Peran Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat) serta BPD dalam perencanaan dan penganggaran masih banyak belum difahami secara kongkrit oleh kedua organisasi penyelenggara pemerintahan yakni Pemerintah Desa selaku eksekutif dan BPD ( Badan Permusyawaratan Desa ) selaku legislatif, hal ini sering kali menimbulkan kegaduhan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa. Peran fungsi kedua Institusi bisa jadi saling tumpang tindih bahkan kabur membedakan kewenangan masing masing sehingga dipandang perlu adanya Bimbingan teknik untuk meningkatkan Kapasitas Aparatur Desa /Pemerintah desa dan BPD
Melihat hal tersebut diatas Pemerintah Desa Bhuana Jaya mengirimkan beberapa Perangkat Desa ( Perwakilan dari eksekutif ) dan beberapa utusan dari BPD selaku Legislatif untuk mengikuti Bimbingan teknik Permendagri No.73 Tahun 2020 tentang PengawasanPengelolaan Keuangan Desa serta Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022. Sehingga diharapkan usai bimbingan masing masing memahami secara detail tugas pokok fungsi BPD dalam Pengawasan kinerja Kepala Desa sesuai instukmen yang ada dalam regulasi tersebut, serta Kepala Desa dan Perangkat juga memahami kewajiban kewajiban dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan sehingga keduanya terjadi interaksi positif untuk membangun desa dengan tata kelola yang baik dan benar .
Utusan desa dihadiri oleh Suwondo,SE,SH yang merupakan sekretaris Desa dan dari BPD dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris BPD ( BP. Toharudin dan BP. Eko Saputro).
Pelaksanaan Bimtek tersebut mulai Tanggal 3 Desember dan berakhir Tanggal 8 Desember nanti, acara dibuka oleh Perwakilan dari Permendes PDTT dan ditutup Oleh camat Tenggarong seberang BP. Sugiarto, SH.MSi. melibatkan widiaswara pemateri dari UPT.Balai PMD Kemendagri wilayah barat di Yogyakarta ( kunjungi web desa kami yang lain di http://bhuanajaya.desa.or.id )